Mitra-solusindo.com, Jakarta - Mantan anggota DPR dari Partai Golkar periode 1999-2004 yang menjadi terpidana kasus cek pelawat, Paskah Suzetta, meminta media tidak terlalu memgembar-gemborkan kasus cek pelawat yang kini fokus pada kehadiran tersangka Nunun Nurbaeti. Sebab, hal ini adalah bagian dari pengalihan isu dari kasus yang lebih penting.
Demikian disampaikan Paskah seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nunun Nurbaeti di kantor KPK, Jakarta, Jumat (30/12/211). Namun, Paskah tidak menjelaskan kasus mana yang dialihkan tersebut.
Menurutnya, sepanjang mengikuti perjalanan kasus ini, kehadiran Nunun terbilang terlambat. Di sisi lain, hingar-bingar pemberitaan soal Nunun justru bisa membuat masyarakat kecewa, karena dengan pasal yang dikenakan, maka Nunun akan divonis rendah di pengadilan.
"Ibu Nunun dipersangkakan Pasal 5 ayat 1 (Undang-undang Tindak Pidana Korupsi). Itu enggak mungkin jadi. Kenanya paling yang Pasal 13 Undang-undang Tipikor. Artinya, Ibu Nunun ancaman tiga tahun. Jangan sampai ini di-blow up sedemikian rupa nanti masyarakat kecewa," ujarnya.
Bagi Paskah, kehadiran Nunun dianggap tidak terlalu substansial karena sejak awal KPK menggunakan konstruksi hukum yang tidak sesuai Undang-undang, sehingga lebih kepada pemaksaan dan sekadar pengalihan isu kasus yang lebih penting.
"(Ini sekadar) untuk mengalihkan isu dari perkara yang sekarang mulai terbuka. Ini pengalihan isu. Itu sehingga konstruksi hukumnya DPP Golkar Profesor Mulyadi menyatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang," kata Paskah.
Hingga wawancara berakhir, Paskah tak menyebutkan kasus penting yang tengah dialihkan tersebut. Namun, saat ini sejumlah kasus besar tengah ditangani KPK, termasuk kasus dana talangan Rp 6,7 triliun Bank Century.
Editor : Abdul Qodir
(TRIBUNNEWS.COM) Copyright © 2011
Demikian disampaikan Paskah seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nunun Nurbaeti di kantor KPK, Jakarta, Jumat (30/12/211). Namun, Paskah tidak menjelaskan kasus mana yang dialihkan tersebut.
Menurutnya, sepanjang mengikuti perjalanan kasus ini, kehadiran Nunun terbilang terlambat. Di sisi lain, hingar-bingar pemberitaan soal Nunun justru bisa membuat masyarakat kecewa, karena dengan pasal yang dikenakan, maka Nunun akan divonis rendah di pengadilan.
"Ibu Nunun dipersangkakan Pasal 5 ayat 1 (Undang-undang Tindak Pidana Korupsi). Itu enggak mungkin jadi. Kenanya paling yang Pasal 13 Undang-undang Tipikor. Artinya, Ibu Nunun ancaman tiga tahun. Jangan sampai ini di-blow up sedemikian rupa nanti masyarakat kecewa," ujarnya.
Bagi Paskah, kehadiran Nunun dianggap tidak terlalu substansial karena sejak awal KPK menggunakan konstruksi hukum yang tidak sesuai Undang-undang, sehingga lebih kepada pemaksaan dan sekadar pengalihan isu kasus yang lebih penting.
"(Ini sekadar) untuk mengalihkan isu dari perkara yang sekarang mulai terbuka. Ini pengalihan isu. Itu sehingga konstruksi hukumnya DPP Golkar Profesor Mulyadi menyatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang," kata Paskah.
Hingga wawancara berakhir, Paskah tak menyebutkan kasus penting yang tengah dialihkan tersebut. Namun, saat ini sejumlah kasus besar tengah ditangani KPK, termasuk kasus dana talangan Rp 6,7 triliun Bank Century.
Editor : Abdul Qodir
(TRIBUNNEWS.COM) Copyright © 2011
