Mitra-solusindo.com , Jakarta - DPP Partai Demokrat hingga kini belum secara resmi memecat Wasekjennya Angelina Sondakh yang terlibat kasus wisma atlet. Pemecatan Angie akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penggantinya.
"Yang Dewan Kehormatan itu kan itu tinggal dilaksanakan saja, jadi saya kira tidak memerlukan perdebatan. Kalau ada rapat pleno itu untuk mencari pengganti yang diberhentikan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Ramadhan mengatakan saat ini DPP telah melaksanakan rekomendasi DK tentang Angie. Namun diakuinya memang belum ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh DPP.
Dalam pengeluaran SK pemecatan itu, nantinya DPP akan mengumumkan pemecatan sekaligus akan menyampaikan siapa nama pengganti Angie di DPP.
"Tinggal yang ditanda tangan itu untuk penggantian nama-namanya," jelasnya.
Ramadhan menegaskan, rekomendasi DK soal Angie itu bersifat mengikat. Sehingga DPP tidak akan memperdebatkan dan membahasnya lagi. Dalam pleno DPP yang akan dibahas adalah calon pengganti saja.
"Wilayah DPP itu menyiapkan penggantinya," tutupnya.
(mpr/nrl)
Editor: Mega Putra Ratya
[detikNews] COPYRIGHT © 2012
Informasi pemasangan iklan
hubungi Yunita - telp. 0356712614 / 085645229854
atau klik di sini
"Yang Dewan Kehormatan itu kan itu tinggal dilaksanakan saja, jadi saya kira tidak memerlukan perdebatan. Kalau ada rapat pleno itu untuk mencari pengganti yang diberhentikan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Ramadhan mengatakan saat ini DPP telah melaksanakan rekomendasi DK tentang Angie. Namun diakuinya memang belum ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh DPP.
Dalam pengeluaran SK pemecatan itu, nantinya DPP akan mengumumkan pemecatan sekaligus akan menyampaikan siapa nama pengganti Angie di DPP.
"Tinggal yang ditanda tangan itu untuk penggantian nama-namanya," jelasnya.
Ramadhan menegaskan, rekomendasi DK soal Angie itu bersifat mengikat. Sehingga DPP tidak akan memperdebatkan dan membahasnya lagi. Dalam pleno DPP yang akan dibahas adalah calon pengganti saja.
"Wilayah DPP itu menyiapkan penggantinya," tutupnya.
(mpr/nrl)
Editor: Mega Putra Ratya
[detikNews] COPYRIGHT © 2012
Informasi pemasangan iklan
hubungi Yunita - telp. 0356712614 / 085645229854
atau klik di sini
