Mitra-solusindo.com , MEDAN - Sebelum menaikkan harga BBM, terkait dengan subsidi BBM, pemerintah diimbau untuk pemerintah menghitung berapa jumlah angkutan barang, perahu nelayan dan jasa dihitung berdasarkan penggunaan konsumsi BBM-nya untuk memperoleh hasil seimbang.
Direktur UKM Center Universitas Pancabudi (UNPAB) Medan, Muhamad Toyib Daulay mengatakan hal ini agar pemerintah bisa menghindari dampak inflasi yang negatif terkait bakal naiknya harga BBM.
"Hal itu sangat penting karena volume pemakaian BBM dikembalikan kepada mereka dengan sejumlah nominal rupiah melalui Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, ketika para nelayan, angkutan barang dan jasa telah disubsidi oleh pemerintah, pelaku usaha tidak punya alasan untuk menaikkan harga barang," ujarnya di Medan, Selasa (31/1/2012).
Dijelaskannya, pemerintah yang tampak agresif membuka opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, juga akan melakukan opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan mengalihkan ke bahan bakar gas dan pertamax.
Tetapi pemerintah masih menghadapi kendala apabila konversi penggunaan bahan bakar gas diberlakukan mulai 1 April 2012, terutama dalam pengadaan infrastruktur pendukung.
“Kalau penggunaan gas segera dilakukan, infrastruktur pendukung belum ada karena dari dulu infrastruktur untuk pompa gas relatif tidak ada perkembangan dan membangun yang baru membutuhkan waktu," ujarnya.
Ditambahkan Toyib, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang belum populer dan beresiko secara politik karena dapat mendorong terjadinya laju inflasi.
Ia memandang, tren bakal nakinya BBM ini pengaruhnya ada dari pihak eksternal yang berasal dari penurunan daya beli negara-negara kawasan Eropa yang sedang terkena dampak krisis keuangan regional di wilayah Eropa.
Editor: Hendra Gunawan
[TRIBUNnews.com] COPYRIGHT © 2012
--
Informasi pemasangan iklan
hubungi Yunita
telepon 0356712614 / 085645229854
Direktur UKM Center Universitas Pancabudi (UNPAB) Medan, Muhamad Toyib Daulay mengatakan hal ini agar pemerintah bisa menghindari dampak inflasi yang negatif terkait bakal naiknya harga BBM.
"Hal itu sangat penting karena volume pemakaian BBM dikembalikan kepada mereka dengan sejumlah nominal rupiah melalui Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, ketika para nelayan, angkutan barang dan jasa telah disubsidi oleh pemerintah, pelaku usaha tidak punya alasan untuk menaikkan harga barang," ujarnya di Medan, Selasa (31/1/2012).
Dijelaskannya, pemerintah yang tampak agresif membuka opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, juga akan melakukan opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan mengalihkan ke bahan bakar gas dan pertamax.
Tetapi pemerintah masih menghadapi kendala apabila konversi penggunaan bahan bakar gas diberlakukan mulai 1 April 2012, terutama dalam pengadaan infrastruktur pendukung.
“Kalau penggunaan gas segera dilakukan, infrastruktur pendukung belum ada karena dari dulu infrastruktur untuk pompa gas relatif tidak ada perkembangan dan membangun yang baru membutuhkan waktu," ujarnya.
Ditambahkan Toyib, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang belum populer dan beresiko secara politik karena dapat mendorong terjadinya laju inflasi.
Ia memandang, tren bakal nakinya BBM ini pengaruhnya ada dari pihak eksternal yang berasal dari penurunan daya beli negara-negara kawasan Eropa yang sedang terkena dampak krisis keuangan regional di wilayah Eropa.
Editor: Hendra Gunawan
[TRIBUNnews.com] COPYRIGHT © 2012
--
Informasi pemasangan iklan
hubungi Yunita
telepon 0356712614 / 085645229854
