Mitra-Solusindo.com , Jakarta - Pemerintah berencana meluncurkan BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum) jasa layanan penerbangan pada pekan depan.
Hadirnya BUMN nirlaba ini diharapkan kontrol udara sepenuhnya dapat dimiliki oleh Indonesia.
"Minggu sore lalu, saya rapat dengan AP I, AP II, ahli ATS (air terminal services), orang yang gelisah dengan ATS seperti Chepy Hakim, para ahli dari ITB, UGM, UI, dan ITS, dan kami sepakat untuk mewujudkan Single ATS Provider," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di ruang kerjanya di Kementerian BUMN, Kamis.
Dahlan memastikan perum ini akan terbentuk pekan depan, walau Peraturan Pemerintah (PP) menyusul. Saat ini, pemerintah tengah mencari nama perum tersebut.
Selanjutnya Dahlan menyatakan bahwa pertemuan pekan lalu memutuskan AP I dan II harus merelakan seluruh aset, sumber daya manusia, peralatan, hingga pendapatannya untuk organisasi yang akan terbentuk pekan depan itu.
"Dirut AP I dan AP II kemarin mengatakan rela untuk memisahkan seluruhnya demi terwujudnya perum tersebut" ujarnya.
Ia menambahkan ketua dewan pengawas terbentuknya perum berasal dari Ditjen Perhubungan Udara, sedangkan anggota pengawas terdiri atas anggota dewan direksi AP I dan II. Nantinya, dewan direksi perum itu akan diusulkan oleh dewan pengawas. Sementara, karyawan perum berasal dari para ahli udara sehingga lebih profesional.
"Tugas pokoknya adalah menyelesaikan kekhawatiran para ahli dan bagaimana agar pemerintah Indonesia dapat berdaulat penuh di udara. Karena, saat ini Indonesia belum berdaulat di udaranya sendiri," tegasnya.
Selain itu, lanjut Dahlan, kontrol udara Indonesia berada dalam pengawasan Singapura. Hal ini disebabkan pemerintah masa lalu yang menyerahkan kontrol udara kepada negara lain karena Indonesia belum mampu mengontrolnya sendiri.
"Kontrol udara itu ada di Batam, Palembang, Bangka Belitung, Pontianak yang diserahkan ke Singapura," paparnya.
Untuk itu, dengan terbentuknya perum jasa layanan penerbangan ini, maka Indonesia dapat meyakinkan dunia bahwa Indonesia mampu mengelola pengawasan udaranya sendiri.
Pengambilan kontrol udara yang berada di pengawasan Singapura tersebut baru dapat direalisasikan satu hingga dua tahun mendatang.
Saat ini, AP I sudah mengekspor ATS buatannya ke Malaysia. Hal ini meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengawasi seluruh kontrol udaranya.
"Dipastikan dengan terbentuknya perum ini, maka pergerakan udara akan mencapai sekitar 2.400 dari saat ini 1.200 pergerakan per hari di Cengkareng," tutur Dahlan.
(T.KR-TRT/S004)
Editor: Ruslan Burhani - RayNa
[ANTARA News] COPYRIGHT © 2012
Hadirnya BUMN nirlaba ini diharapkan kontrol udara sepenuhnya dapat dimiliki oleh Indonesia.
"Minggu sore lalu, saya rapat dengan AP I, AP II, ahli ATS (air terminal services), orang yang gelisah dengan ATS seperti Chepy Hakim, para ahli dari ITB, UGM, UI, dan ITS, dan kami sepakat untuk mewujudkan Single ATS Provider," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di ruang kerjanya di Kementerian BUMN, Kamis.
Dahlan memastikan perum ini akan terbentuk pekan depan, walau Peraturan Pemerintah (PP) menyusul. Saat ini, pemerintah tengah mencari nama perum tersebut.
Selanjutnya Dahlan menyatakan bahwa pertemuan pekan lalu memutuskan AP I dan II harus merelakan seluruh aset, sumber daya manusia, peralatan, hingga pendapatannya untuk organisasi yang akan terbentuk pekan depan itu.
"Dirut AP I dan AP II kemarin mengatakan rela untuk memisahkan seluruhnya demi terwujudnya perum tersebut" ujarnya.
Ia menambahkan ketua dewan pengawas terbentuknya perum berasal dari Ditjen Perhubungan Udara, sedangkan anggota pengawas terdiri atas anggota dewan direksi AP I dan II. Nantinya, dewan direksi perum itu akan diusulkan oleh dewan pengawas. Sementara, karyawan perum berasal dari para ahli udara sehingga lebih profesional.
"Tugas pokoknya adalah menyelesaikan kekhawatiran para ahli dan bagaimana agar pemerintah Indonesia dapat berdaulat penuh di udara. Karena, saat ini Indonesia belum berdaulat di udaranya sendiri," tegasnya.
Selain itu, lanjut Dahlan, kontrol udara Indonesia berada dalam pengawasan Singapura. Hal ini disebabkan pemerintah masa lalu yang menyerahkan kontrol udara kepada negara lain karena Indonesia belum mampu mengontrolnya sendiri.
"Kontrol udara itu ada di Batam, Palembang, Bangka Belitung, Pontianak yang diserahkan ke Singapura," paparnya.
Untuk itu, dengan terbentuknya perum jasa layanan penerbangan ini, maka Indonesia dapat meyakinkan dunia bahwa Indonesia mampu mengelola pengawasan udaranya sendiri.
Pengambilan kontrol udara yang berada di pengawasan Singapura tersebut baru dapat direalisasikan satu hingga dua tahun mendatang.
Saat ini, AP I sudah mengekspor ATS buatannya ke Malaysia. Hal ini meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengawasi seluruh kontrol udaranya.
"Dipastikan dengan terbentuknya perum ini, maka pergerakan udara akan mencapai sekitar 2.400 dari saat ini 1.200 pergerakan per hari di Cengkareng," tutur Dahlan.
(T.KR-TRT/S004)
Editor: Ruslan Burhani - RayNa
[ANTARA News] COPYRIGHT © 2012
Informasi pemasangan iklan
hubungi RayGa - telp. 0356712614 / 085645229854
atau klik di sini
